Sabtu , Desember 4 2021

Awas!!! Politisasi PNS Oleh Calon Petahana



Detak kampar.com Tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dimulai. LSM Konstitusi
dan Demokrasi (KoDe) merilis ada 173 calon petahana yang kembali ikut
bertarung. Dari 173 pasangan calon yang ada petahananya itu, Tiga (3) Gubernur,
Dua (2) Wakil Gubernur, Duapuluh Satu (21) Walikota, dan Sebelas (11) Wakil
Walikota.

Menurut Veri
Junaidi, Koordinator LSM itu, daerah yang Petahananya kembali maju, potensi terjadi
politisasi birokrasi. Biasanya itu rawan terjadi jika kepala daerah dan wakil
kepala daerahnya maju dalam satu paket.
Karenanya pihaknya
meminta Bawaslu mengantisipasi agar kekuatan birokrasi tidak digunakan sebagai
alat pemenangan atau paling tidak mekanisme kontrol berjalan secara efektif.
Untuk itu, Bawaslu perlu menjadikan daerah dengan petahana atau keluarga petahana
sebagai wilayah rawan.
“Kalau
seperti itu, pengawasan secara massif mesti dilakukan dengan bersinergi bersama
kelembagaan lainnya, seperti KASN, Kempan, Kemdagri, dan jika diperlukan dengan
KPK,” ungkapnya.ujar Veri.
Veri minta
Bawaslu dan KPU dapat bekerja sama untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi tegas
yakni bisa dengan melakukan pembatalan paslon, jika terjadi penyimpangan yang
dilakukan oleh petahana. ***

Kirim komentar Anda disini

Komentar