Sabtu , Desember 4 2021

Besok ICI Kampar Akan Laporkan Kepala ULP Kampar Ke Kejati Riau

M Ikhsan (Koordinator ICI Kampar)

Detak kampar.com  BANGKINANG
KOTA – Kordinator Indonesian Corruption Investigation (ICI) Kampar, M Ikhsan SH
direncanakan akan melaporkan Kepala ULP Kampar Zaini Dahlan bersama Arif
Dwikurniawan, Kepala Dinas Pendidikan Nasrul dan santoso selaku kepala bagian
perlengkapan kantor Bupati Kampar.

Laporan
tersebut terkait adanya unsur dugaan kecurangan dalam pelelangan dan pemenangan
suatu pekerjaaan dalam proyek Pemda. Dimana perusahaan yang jelas-jelas telah
di blacklist tetap diikutkan dalam lelang, bahkan perusahaan itu dimenangkan.
“Iya
kita akan mengantarkan laporannya besok ke Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) di
Pekanbaru besok, Selasa (4/8/15). Kami menduga pihak penyelenggara kegiatan
lelang di Kampar ini ada kongkalikong dengan rekanan kerja,” tegas Ikhsan.
Dikatakan
Ikhsan, berdasarkan Nomor 01/LP/ICI/Riau/VIII/2015 laporan kordinator ICI
Kampar, tentang temuan BPK RI Perwakilan Pekanbaru, disini jelas mereka sengaja
memenangkan perusahaan yang di Blacklit/masuk daftar hitam.
Perusahaan
yang masuk dalam daftar blacklist/daftar hitam olek BPK RI Perwakilan Rau,
harusnya satker masing-masing melaporkan segera perusahaan tersebut. Sementara
Kepala Dinas yang memenangkan beberapa paket proyek di Kampar, mereka juga
terkesan tidak mematuhi undang-undang tentang penyelenggara negara yang baik.
Lanjut
Ikhsan, sesuai dalam peraturan Presiden republik Indonesia No 54 tahun 2010,
dan Pasal 118 No 1. Pada PP itu dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran
dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan (ULP) dikenakan sanksi administrasi,
di tuntut ganti rugi, dan dilaporkkan secara pidana.
Disamping
itu di katakan pada huruf (a) dan (b) menimbang a: bahwa pengada’an barang dan
jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif, sangat di perlukan bagi
ketersediaan barang dan jasa, sehingga akan berdampak pada peningkatan
pelayanan publik.
Ikhsan
Juga Menegaskan Dalam Undang-undang KPK Atas Perasn Serta Masyarakat dalam
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) No.31 tahun 1999 (pasal 41 dan 42)
peran serta masyarakat sebagai mana di maksud dalam bentuk :
a.Hak mencari,memperoleh,dan memberikan informasi adanya duga’an telah
terjadinya tindak pidana korupsi.
b.Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,memperoleh dan memberikan
informasi dalam duga’an telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
c.Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
d.hak untuk memperoleh jawaban atas pernyata’an tentang laporan yang di berikan
kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 (tiga pulug) hari.
c.Hak utnuk memperoleh perlindungan hukum,
Berdasarkan
undang-undang tersebut Ikhsan selaku kordinator ICI Kampar meminta penegak
hukum Kejati Riau melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang di duga
berperan dalam dugaan Korupsi lelang khususnya di Kabupaten Kampar.
Wujud
terciptanya negara bersih dari kelakuan pejabat yang tidak terpuji, maka dengan
harapan besar kepada Bapak Kejati Riau segera memproses kasus ini dengan
profesional.***(dir/tim)

Kirim komentar Anda disini

Komentar