Rabu , 5 Agustus 2020

BPD Tanjung Mas Tak Berperan, Diduga Bungkam Oleh Kekuasaan Oknum Kades

Kampar Kiri, DETAKKAMPAR.CO.ID – Ya, kembali peran fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa tampaknya sudah tak berarti lagi. Pasalnya, peran BPD berfungsi dalam tugas pokok hanya sebagai pelengkap ketika pencairan pendanaan didesa saja.

Tak luput dari tekanan bersifat “pembodohan” dari para Oknum Kepala Desa, seperti yang dirasakan kali ini oleh BPD Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kab.Kampar.

Diakui Ketua BPD Tanjung Mas, Hamit Siregar ketika dikunjungi Tim di kediamannya di Desa Tanjung Mas (02/12/2019) Senen sore setelah melihat beberapa kegiatan pembangunan Desa Tanjung Mas serta bersilaturahmi bersama masyarakatnya.

Hamit mengatakan, jika disetiap pembangunan dirinya sebagai Ketua BPD Tanjung Mas tidak mengetahui akan detail pembangunan di desanya. Sebab, Pemerintahan Desa Tanjung Mas yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Buharis hanya membawa selembar kertas yang bertuliskan ketikan item pembangunan saja dengan tidak sama sekali disertai rincian detail dari pembangunan didesa.

“Saya tidak tahu, yang diserahkan kesaya hanya selembar kertas saja untuk ditandatangani tanpa diketahui detailnya. Tukang auditkan sudah ada, toh lolos juga tuh tanpa ada masalah dan aman sampai sekarang….” papar Ketua BPD Tanjung Mas.

Terkait peran tugas fungsi pokok BPD ketika dipertanyakan, Hamit Siregar mengungkapkan bahwa sangat jauh bertolak belakang atas kemitraan dari pemerintahan desa Tanjung Mas jika dibandingkan dengan peran BPD itu sendiri sesuai aturan perundang-undangannya.

“Didesa, musyawarah pun tak ku rasa ada setiap hal yang harus dimusyawarahkan kepada masyarakat. Lagian kalau diundang semua masyarakat, mau diadakan dimana musyawarahnya.” ucap Hamit.

Ketika dipertanyakan soal UEB ataupun BUMDes dari Desa Tanjung Mas ini, Hamit yang jauh sebelum Buharis menjabat Kepala Desa Tanjung Mas ini, sudah menduduki jabatan sebagai Ketua BPD. Namun, dirinya mengakui tak pernah ada mendengar tentang UEB ataupun BUMDes di desanya.

Dibeberkan Ketua BPD ini lagi, bahwa masyarakat Desa Tanjung Mas sudah mengadukan laporannya atas dugaan tudingan masyarakst ke Kepala Desa Tanjung Mas hingga ketingkat Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Ironisnya, sampai saat ini (saat itu , 02/12) belum ada tindakan atas apa yang diadukan masyarakat.

“Saya sudah datangi kecamatan guna membahas aduan masyarakat, tapi ketika saya bertemu pihak kecamatan dikantor camat, untuk apa kita proses lagi karena aduan ini sudah masuk hingga ke kejaksaan tinggi riau di pekanbaru melalui Humas dengan dibuktikannya gerakan aku masyarakat didepan kantor Kejati yang ditemui langsung oleh Muspidaun dari Kejati itu sendiri.” pungkas Ketua BPD.

Berkas Pembangunan Desa Tanjung Mas Tahun 2018 dan Bukti Serah Terima Berkas Pengaduan Laporan Masyarakat Desa Tanjung Mas Di Kejati Provinsi Riau.

Dalam hal ini disampaikan Ketua BPD Tanjung Mas, Hamit Siregar “jika diperkenankan saya ingin mendukung persoalan ini ditingkat desa secara musyawarah, dan sesuatu aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada salah, proses sesuai aturan.”

Bincang-bincang singkat jelang petang, dikatakan Ketua BPD Tanjung Mas, dirinya smaa sekali tidak diberi peran secara kelembagaan mewakili masyarakat sebagai mitra dari pemerintahan desa ini sendiri.

“Saya bisa apa, iyakan. Apalah awak ini. Seperti sekretaris desa saja saya selaku ketua BPD juga tidak tahu siapa sebenarnya yang diaturkan dalam birokrasi pemdes Tanjung Mas ini.” pungkasnya mengakhiri perbincangan karena waktu sholat maghrib sudah hampir tiba.

Atas pemberitahuan ini, Kepala Desa Tanjung Mas yang dijabat oleh Buharis yang sebelumnya juga pernah di non aktifkan sebagai kepala desa ini tidak dapat dihubungi dan ditemui saat kunjungan Tim ke Desa Tanjung Mas.

**MHa/Tim

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

Shalat Idul Adha di Tengah Pandemi, Ini Pesan Bupati Alfedri

SIAK – Pagi ini, Jum’at (31/7/2020) tepat pukul 06:25 WIB, Bupati Siak Alfedri tiba di ...