Selasa , Oktober 26 2021

Bupati Kampar H Jefry Noer : Program Pembangunan Harus Diaplikasikan Dengan Baik

bupati-kampar-h-jefry-noer-aplikasikan-program-pembangunan
Keterangan fhoto : Bupati Kampar H Jefry Noer didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj Eva Yuliana Jefry ketika menghadiri acara Ulang Tahun ke 39 Desa Baru, Ahad (1/5/2016)

BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar H Jefry Noer mengatakan, keseriusan terhadap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar bukan saja dihafal dan terpampang dalam bentuk tulisan, tapi juga harus dibuktikan dengan mengaplikasikannya secara baik.

Demikian disampaikan Bupati Kampar H Jefry Noer didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Hj Eva Yuliana Jefry ketika menghadiri acara Ulang tahun ke 39 Desa Baru yang diadakan di halaman Kantor Desa Baru Kecamatan Siakhulu pada,  Ahad (1/5/2016).

Hadir juga dalam kesempatan itu, Camat Siakhulu Fajri Adha, Kepala Desa Baru M Harris dan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Febrinaldi Tridarmawan.

“Bukan hanya dihafal dan dipampangkan tapi dilaksanakan. Ikuti program Pemkab Kampar dengan Lima Pilar Pembanguan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan dan rumah kumuh,”kata Bupati Jefry Noer.

Bupati menyampaikan, saat ini ada beberapa desa percontohan dalam hal pembangunan di Kabupaten Kampar. Desa Percontohan yang ada di Kecamatan Siak Hulu yakni Desa Baru dan Pangkalan Serik . desa- desa percontohan ini dalam hal pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan dan Rumah-rumah Kumuh atau yang disebut 3 zero.

Salah satu program yang harus dijalankan untuk mewujudkan 3 zero tersebut adalah melaksanakan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE). Oleh sebab itu, Bupati berharap RTMPE yang ada di Siak Hulu agar disempurnakan lagi.

“Dengan kesempurnaan dalam menjalankan program maka diharapkan hasilnya dapat dimaksimalkan,’’ ungkap Bupati.

Bupati Kampar Jefry Noer ketika berdialog dengan masyarakat Desa Aur Sati dalam acara Silaturahmi, Kamis (21 /4/ 2016)
Keterangan Fhoto : Bupati Kampar Jefry Noer ketika berdialog dengan masyarakat Desa Aur Sati dalam acara Silaturahmi, Kamis (21 /4/ 2016)

Bupati mengakui, impiannya dalam merealisaskan Zero pengangguran, kemiskinan dan rumah kumuh belum tercapai dan masih jauh dari harapan. Padahal sudah banyak program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan, Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) jika dijalankan dengan sungguh-sunguh akan mampu menghasilkan 10 hingga 25 juta perbulan per keluarga. Pemerintah telah menciptakan program yang sangat mengerti kebutuhan masyarakat, tinggal lagi masyarakat mau apa tidaknya.

Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Kampar untuk mendirikan program RTMPE di masing-masing keluarganya, sebab untuk keberhasilan program ini semua butuh kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakatnya.

Untuk menyukseskan program ini perangkat desa juga sangat berperan. Perangkat Desa dan elemen masyarakat hendaknya bahu membahu sehingga program ini dapat direalisasikan. Bupati Kampar mengatakan, dalam pembinan masyarakat tidak terlepas dari kesungguhan aparatur dalam pembinaan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Perlu kesungguhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemajuan masyarakat,’’sebutnya.

Tanpa adanya kepedulian dari aparatur mustahil program pembangunan dapat berjalan. Oleh sebab itu kepada seluruh aparatur Bupati menekankan pentingnya untuk dapat memahami tugas pokok dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kampar dengan jumlah penduduk lebih kurang 900.000 jiwa dengan 21 Kecamatan dan 251 Desa tidak mungkin dapat dapat dilihat dan dipantau setiap hari oleh Bupati Kampar. Maka pemantau oleh Bupati dilakukan melalui Kepala Desa dan Camatlah selaku perpanjangan tangan Bupati dalam melihat secara langsung permaslahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Terkait kebijakan pembangunan dari desa ini, pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menggelar ekspose Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinegritas Kabupaten dan Desa.

seluruh-stakeholder-dukung-kebijakan-pembangunan-sinegritas-antar-kabupaten-dan-desa
Keterangan Fhoto : Ekspose Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinegritas Kabupaten dan Desa di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (27/4/2016).

Hal ini juga terkait telah disahkannya Undang-undang nomor No 6 tahun 2014 tentang dana desa, yang saat ini setiap desa banyak menerima dana langsung guna pembangunan desa yang jumlahnya berbeda dilihat dari desa masing-masing.

Untuk itu perlu adanya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinegritas Kabupaten dan Desa agar setiap pembangunan di setiap Desa bisa dipahami oleh masyarakat mana yang hak dibangun desa mana yang dibanguan Pemerintah Kabupaten.

Ekspose dimpimpin oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Indra Pomi N,ST,M.Si diruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (27/4/2016).

 Indra Pomi menjelaskan, dimana dalam perubahan UU no 6 tahun 2014 tentang dana desa bahwa bagian hasil pajak daerah minimal 10% untuk desa masih tetap sama, hanya saja perubahan atau penambahan bahwa pembagian Alokasi Dana Desa minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus serta Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (Dana Desa 10% dari APBN).

Dimana pada saat belum ada kewenangan desa dalam hal pembangunan di desa, perlu membuat regulasi apa atau kewenangan mana yang menjadi tanggung  jawab kabupaten. Sehingga pembangunan dalam desa tidak tumpang tindih, sebab selama ini belum jelas mana bangunan yang mesti dibangun menggunakan dana desa dan mana yang dibangun menggunakan dana Kabupaten.

Contohnya seperti pembangunan PAUD dengan Sekolah Dasar, PAUD serta semenisasi jalan setapak dibangun dengan menggunakan dana desa sementara seperti pembangunan sekolah dan pengaspalan jalan dengan dana besar sudah menjadi tanggung jawab kabupaten.

Untuk penerapan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinegritas Kabupaten dan Desa ini nantinya sebagai pilot projectnya ditetapkan atau dilaksanakan di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang.

Langkah yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kampar ini juga mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar. Hal itu demi berjalannya pembangunan yang dilksanakan di setiap desa.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kampar Syafi’i Samosir. Ia memandang, dengan adanya pembatasan kewenangan ini, masyarakat bisa tau mana yang pembangunan melalui kabupaten dan mana pembangunan dari desa sendiri. Hal ini juga membuat masyarakat bisa memahami mana yang dibiayai dana desa dan mana yang dibiayai dana kabupaten.

 “Kami akan sampaikan melalui rapat- rapat di DPR karena ini juga menjadi tanggungjawab kami di DPR sebagai acuan kita di tahun 2017,” ungkapnya. (dr)

Kirim komentar Anda disini

Komentar