Selasa , November 30 2021

Camat kampar Sidak Cek kegiatan fisik Dana DD dan ADD Desa Pulau Tinggi.

img20161107110752

KAMPAR (DK) – Terkait adanya laporan dari masyarakat Desa Pulau Tinggi kacamatan kampar Kabupaten kampar menyangkut adanya dugaan peyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap pertama tahun 2016 dan pengerjaannya tak mengacu kepada Rencana anggraan (RAB)

Di tanggapi serius oleh pihak kacamatan kampar dengan langsung melakukan kunjungan ke desa Pulau Tinggi guna mengecek dan verifikasi kegiatan fisik yang telah di laksanakan

Tim yang di ketua oleh Camat Kampar Iskandar,Sekcam Abdi Sosro Hidoyo
Kasi pemerintahan Desa Idrus S.Sos.dan Darmasyah,Kemudian pihak dari Desa Pulau Tinggi hanya di hadiri oleh seketaris desa (Sekdes) Pulau Tinggi Abdul Sholeh ,dan seluruh kaur Desa,Ketua BPD serta kepala Dusun dengan langsung
melakukan tinjuan di beberapa titik kegiatan fisik yang masuk di anggaran pada tahun 2016.

Dalam kunjungan tersebut Camat meminta kepada tim Pelaksana kegiatan (TPK) Supaya menlakukan perbaikan kegiatan fisik seperti semenisasi,Drenase,turap kemudian menambah penimbunan tanah dengan sertu dengan berpedoman kepada APBdes RAB yang sudah di sahkan.

Sebab kalau di lihat dari bentuk Drenase itu terlihat bahwa bentuk tak lurus dan tingkat ketebalan dasar bawah yang minim,
Lalu bagian fisik turap terlihat
nampak muncul kerikil dan itu mesti di lakukan perbaikan
Lalu untuk semenisasi juga perlu di lakukan servis ulang kemudian penambahan ulang sertu guna menambah kepadatan tanah.Ungkap Camat Saat mengecek turap di jalan lingkar Desa Pulau Tinggi Senen 7/11/16.

Ia menambahkan.Dirinya sebagai Camat bersama tim Verifikasi dari kacamatan hanya bisa mengingatkan dan meminta pekerjaan yang kurang agar segera di lakukan perbaikan kepada Pemerintahan Desa dan tim TPK sebab wewenang dalam pemeriksaaan masalah keuangan langsung dari insfektorat ,BPK,BBPKP dan saksi yang bisa di berikan hanya penundaan pencairan dana tahap kedua kerena verifikasi belum lengkap.

Kemudian tadi pihak dari pemerintah sudah kita tekankan bahwa perkerjaan harus segera di lakukan perbaikan dan itu dari pemerintahan desa sama-sama kita dengarkan tadi bahwa berjanji akan menyiapkan sebelum masuk tahun baru 2017 sesuai dengan APBdes.
Jika nanti tak di selesaikan juga maka tentu secara kelembagaan Red,Pemerintahan desa harus bertanggung jawab .
Jika namti aturan ataupun amanat UUD yang di langgar maka mau tak mau harus di pertanggung jawabkan.ujarnya.***

Kirim komentar Anda disini

Komentar