Selasa , 22 September 2020

Cegah Penularan Covid 19, Bupati Himbau Perusahan Stop Bawa Tenaga Kerja Luar

SIAK – Bupati Siak Alfedri meminta kepada seluruh perusahaan besar yang beroperasi di kabupaten Siak, agar menyetop mendatangkan tenaga kerja dari luar kabupaten Siak.

Imbauan ini di sampaikan Pasca meningkatnya wabah Corona atau covid 19 di kabupaten Siak. Seperti yang terjadi di PT Indah Kiat Pulp and Paper karyawan yang berasal dari Sumatera Selatan terkonfirmasi positif covid-19.

“Kita sudah ingatkan perusahaan di Siak, untuk sementara waktu tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar. Optimalkan tenaga kerja yang ada di pabriknya, hingga wabah covid 19 ini benar-benar grafiknya menurun”kata Alfedri saat di hampiri wartawan beberapa waktu lalu, di Bungaraya.

Lanjutnya, saat ini terdapat tiga claster Siak, Mempura dan Koto Gasib yang harus di lakukan treking, warga yang hasil reaktif tetap dilakukan swab. Ia juga menghimbau dengan meningkatnya kasus positif covid 19. Apa lagi mendatangkan pekerja dari zona merah.

“Jika perusahaan sangat butuh tenaga ahli dari luar, mereka harus di swab terlebih dahulu, cek kesehatannya, dan yang terpenting di data dan perusahan wajib melaporkan kepemerintah. Artinya benar-benar dilakukan mengikuti protokol kesehatan Covid -19”tegas Alfedri.

Masih kata Alfedri, di masa pendemi ini, Perusahaan wajib melaksanakan protokol kesehatan, di lingkungan tempat kerja menyediakan wadah cuci tangan, menjaga jarak dan yang terpenting mewajibkan karyawannya mengunakan masker.

“Saya setiap saat menyampaikan ke masyarakat, saat ini, keluar rumah hukumnya wajib pakai masker. Selain itu kita juga sudah menyiapkan regulasi, tentang tatanan hidup produktif di tengah covid 19. Yang saat ini tengah di evaluasi pemerintah provinsi Riau, jika aturan ini disahkan nantinya bisa menjadi acuan dalam melaksanakan tatanan new normal covid 19″tutupnya.

(A/R)

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

Pemkab Kampar Taja Ajang Pemilihan Duta GenRe Kampar 2020

BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...