Rabu , 12 Desember 2018

Evaluasi Menuju Pilkada Serentak 2018

Oleh : Masrul Ikhsan

Sejak beberapa bulan yang lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun depan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

PILKADA tahun 2018 mendatang lebih besar apabila dibandingkan
dengan PILKADA serentak sebelumnya, yaitu akan diikuti oleh 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dari 117 daerah tersebut terdiri 17
Propinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Bumi Melayu Lancang Kuning juga
akan ikut memeriahkan pesta demokrasi tersebut melalui Pemilihan Gubernur Riau dan Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka menyonsong Pemilihan Umum yang lebih baik untuk kedepannya, ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus
segera dibenahi apabila kita berkaca kepada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, yaitu hal-hal yang terkait dengan administrasi
kependudukan. Yang pertama adalah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(E-KTP). Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 yang lalu Kartu Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (KTP SIAK) sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh E-KTP. Namun sebagian besar masyarakat yang relatif berusia senja
tidak memiliki E-KTP tersebut. Jangankan E-KTP, KTP SIAK saja mereka banyak yang tidak punya.

Bukankah semua masyarakat yang telah berusia 18 tahun berhak untuk dipilih dan memilih dalam setiap Pemilihan Umum?

Sebenarnya hal yang demikian sama saja dengan tidak
mempercayai masyarakat sendiri ketika yang tidak punya E-KTP tidak dapat memberikan suaranya dalam pemilihan umum, terlepas dari oknumoknum yang akan memanfaatkan apabila diberikan kelonggaran bagi pemilih yang diperbolehkan tanpa menggunakan E-KTP, kita juga harus memikirkan bahwa ada orang-orang baik yang ingin ikut berpartisipasi memberikan suaranya dalam setiap pemilihan umum. Padahal mereka telah hidup di Indonesia jauh sebelum KTP itu ada. Tentunya butuh solusi yang harus kita pikirkan bersama-sama pemerintah untuk para pemilih yang seperti demikian.

Selain E-KTP, hal kedua yang perlu dibenahi adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang juga tidak kalah penting untuk segera dituntaskan
dengan cara memperbarui data administrasi kependudukan.


Karena sepanjang yang penulis amati di lapangan, setiap pemilihan umum data DPT masih banyak memuat nama-nama penduduk yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan juga masih memuat nama
masyarakat yang sudah tidak lagi tinggal di sekitar lokasi pemungutan suara (sudah pindah) dan yang lebih anehnya lagi setiap pemilihan umum juga terdapat nama-nama penduduk yang tidak dikenali oleh masyarakat
setempat dan C6 nama-nama tersebut selalu tidak dapat dibagikan oleh petugas KPPS karena tidak tahu mau diberikan kepada siapa dan
diantarkan kemana. Tentunya kedua kelemahan dalam pemilihan umum sebelumnya tersebut harus segera dituntaskan agar PILKADA serentak tahun 2018 dapat terlaksanadengan lebih komprehensif tanpa menodai
hak berdemokrasi masyarakat Indonesia. ***

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

One Day No Rice itu Wagu, Pak Bup

Gerakan One Day No Rice pertama kali dicanangkan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, untuk menggalakkan ...