Rabu , 5 Agustus 2020

Garap Danau PLTA, Warga Polisikan Pemilik Galian C

 

Mantan Kades Sohibul Makzum saat mendampingi penyidik Polda Riau melakukan peninjauan areal galian C, Sabtu (11/11/2017) sore.

XIII KOTO KAMPAR, DETAKKAMPAR.CO.ID -Aktifitas pertambangan galian C (sirtu/pasir batu) di wilayah Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar mendapat perlawanan dari masyarakat, selain merusak lingkungan dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar, lokasi galian C ini juga diduga tidak sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh pemilik Akuari tersebut.

“Surat tanah yang ada di Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL UPL) sebanyak 17 surat tanah, 6 surat tanah diukur dari jalan, 4 surat tanah bersertifikat direncanakan untuk tumpukan batu, dan ada 7 surat tanah terdapat dilahan penghijauan milik masyarakat, namun yang dijumpai dilapangan Armen (pengelola) bekerja di kawasan danau PLTA Koto panjang,” terang Pelapor Sohibul Makzum usai meninjau lokasi galian C, Sabtu (11/11/2017) sore bersama Penyidik dari Polda Riau.

Dalam keterangannya Sohibul juga menjelaskan akibat pengelolaan kawasan danau juga berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan serta merusak dua sungai yang menjadi tapal batas tanah wilayat.

“Ada dua anak sungai yang rusak,
Sungai Kilang yang bersejarah dan
Sungai Diambai yang merupakan batas wilayat antara Datuk Majolelo dengan Koto Tuo, namun kini batas itu sudah hilang,” terangnya.

Dari penuturan Sohibul, masyarakat sebelumnya sudah dilakukan demo dan sempat operasi tersebut terhenti akan tetapi kini operasi tersebut kembali berlanjut.

“Kami sudah pernah melakukan aksi demo pada kuari tersebut akan tetapi ada pihak ketiga yang melakukan pembelaan terhadap Akuari, yakni orang dekat Bupati Kampar, waktu itu Pak JN,” ujar Sohibul.

Mantan Kades Koto Tuo Barat ini berharap Polda Riau bisa menangani perkara penyalahgunaan kawasan Danau PLTA Koto Panjang dengan baik agar areal waduk yang dikelola oleh yang bersangkutan dikembalikan kepada masyarakat Koto Tuo Barat.

“Ini merupakan hak masyarakat Koto Tuo Barat, untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukan untuk pribadi, karena selama 2,5 tahun galian C itu beroperasi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, juga tidak ada pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa. Kasus ini pernah kami laporkan ke Polres Kampar namun tak ada perkembangan akhirnya kami melapor ke Polda Riau,” pungkas Sohibul.

Sementara itu, salah seorang penyidik yang turun melakukan survey lokasi di sela-sela peninjauannya mengakui ada perbedaan lokasi lahan yang mendapatkan izin dengan areal yang dikelola pelaku.

“Iya (ada perbedaan lahan,red) jaraknya hampir 2 Kilo, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Humas Polda Riau,” terangnya singkat. (AM).

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

Shalat Idul Adha di Tengah Pandemi, Ini Pesan Bupati Alfedri

SIAK – Pagi ini, Jum’at (31/7/2020) tepat pukul 06:25 WIB, Bupati Siak Alfedri tiba di ...