Minggu , Desember 5 2021

Harga Rokok Dan Politik Kekuasaan Dalam Organisasi

 

unnamed (4)
Zukri

Oleh: Zukri

Meski pemerintah sudah menyatakan bahwa mereka masih mengkaji besaran kenaikan harga rokok dan dipastikan tidak akan mencapai Rp50 ribu, namun berita soal wacana kenaikan harga rokok masih terus dicari dan diperbincangkan di media sosial.

Kenaikan harga rokok mulai populer di media sosial sejak Sabtu (20/8) lalu dan mulai meningkat pada Senin (22/8). Isu soal kenaikan harga rokok sudah dicuitkan 81 ribu kali dalam jangka waktu tersebut. Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus berawal dari penelitian studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Studi tersebut mengkaji dukungan publik terhadap kenaikan harga rokok dan cukai untuk mendanai jaminan kesehatan nasional (JKN) yang biasa dikenal sebagai BPJS yang mengatakan bahwa 70% BPJS tahun 2015 dihabiskan untuk menangani penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Berdasarkan survei terhadap 1.000 orang dari 22 provinsi dengan tingkat penghasilan di bawah Rp1 juta sampai di atas Rp20 juta, sebanyak 82% responden setuju jika harga rokok dinaikkan untuk mendanai JKN. Ketika peserta ditanya berapa harga rokok maksimal yang sanggup dibeli, sebanyak 72% menyatakan akan berhenti merokok jika harga satu bungkus rokok di atas Rp50.000. Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi pada BBC Indonesia sudah mengatakan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga rokok adalah untuk menambah pemasukan sekaligus melindungi kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk secara gradual mengurangi konsumsi ini (rokok), pada akhirnya memang kita harus membuat masyarakat Indonesia itu sehat, tapi kalau dengan cara (kenaikan harga) yang sangat drastis, justru dikhawatirkan menimbulkan dampak lain

Pemerintah masih mengkaji kenaikan tarif cukai rokok demi memenuhi target penerimaan cukai pada RAPBN 2017 sebesar Rp149 triliun, namun sampai saat ini besaran kenaikannya belum ditetapkan. 1 Apabila dilihat dari perspektif organisasi, hal yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan pendekatan organisasi pada tahun 1960-1975 yang menitik beratkan kepada keputusan organisasi yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Beberapa anggapan mengatakan hal demikian merupakan politik pemerintah untuk menaikkan pendapatan bea cukai Negara.

Kirim komentar Anda disini

Komentar