Minggu , Desember 5 2021

Hari Ini, Jenderal Gatot Resmi Dilantik sebagai Panglima TNI

Detak kampar.com JAKARTA
– Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo akan dilantik sebagai
Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko pada hari ini, Rabu (8/7/2015), di
Istana Negara, Jakarta. Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada Agustus
mendatang. 

Setelah Gatot resmi menjabat Panglima TNI, posisi KSAD akan diganti oleh
kandidat jenderal bintang tiga yang telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo.
Namun, baik Moeldoko mau pun Gatot tak mau mengungkapkan siapa ketiga kandidat
itu.

“Minimal tiga calon, semuanya bintang tiga,” kata Moeldoko, di Mabes
TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2015) malam.

Catatan untuk Panglima TNI

Terkait panglima baru TNI, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti
memberikan sejumlah catatan. Ia mengatakan, Panglima TNI harus mampu
menuntaskan agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang
Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer. Reformasi peradilan militer merupakan
mandat TAP MPR Nomor VII/2000 dan UU TNI.

Meski tidak masuk prolegnas parlemen, revisi UU Peradilan Militer masih bisa
dibahas bersama DPR. Dengan catatan, pemerintah mendukungnya. Revisi UU ini
diharapkan dapat membuat TNI lebih terbuka, terutama pada audit eksternal.

“Peradilan militer dalam praktiknya masih menjadi sarana impunitas bagi
oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana,” kata Poengky.

Selanjutnya, Poengky meminta Panglima TNI menyukseskan restrukturisasi Komando
Teritorial (Koter). Eksistensi Koter diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja
TNI. Di luar itu, Imparsial berharap Panglima TNI berkomitmen pada HAM dan
pemberantasan korupsi, serta memiliki kesamaan menjaga jalannya demokrasi.

Imparsial juga mencatat bahwa evaluasi harus dilakukan pada pelibatan TNI di
ranah sipil. Alasannya karena Imparsial berpandangan bahwa MoU yang dilakukan
TNI dengan kementerian atau instansi lainnya semakin marak. Padahal, pelibatan
TNI dalam tugas operasi militer selain perang harus dilandasi keputusan politik
negara, mempertimbangkan eskalasi ancaman, proporsional, institusi yang
berwenang tidak mampu menangani, dan bersifat terbatas. Hal itu diatur oleh
Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI Nomor 34/2004.

“Pergantian Panglima TNI memang sesuatu yang rutin, tapi bermakna penting
bagi semua karena memengaruhi dinamika ke depan,” kata Poengky. ***

Kirim komentar Anda disini

Komentar