Sabtu , Desember 4 2021

Kapolri kantongi 27 perusahaan diduga pembakar hutan,

Detak kampar.com  Kapolri
Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan telah menambah 682 personel termasuk 68
penyidik dari Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan kebakaran lahan dan
hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sampai saat ini, satgas penegakan hukum yang
dikendalikan Polri telah menangani 148 laporan terkait kebakaran lahan dan
hutan.

“Tersangka 140, di antaranya 7 korporasi yang sudah ada tersangkanya.
Seluruhnya 27 korporasi kita sidik,” kata Badrodin di Istana, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Badrodin, 7 korporasi yang sudah ditangkap pelakunya di Riau; PT BMH
Kabupaten OKI Sumatera Selatan dengan tersangka JLT; PT RPP di Sumatera Selatan
dengan tersangka P. Selanjutnya PT RPS di Sumatera Selatan dengan tersangka S;
PT LIH di Riau dengan tersangka FK; PT GAP di Sampit Kalteng dengan tersangka
S; PT MBA di Kapuas dengan tersangka GRN dan PT ASP di Kalteng dengan tersangka
WD.

“Tersangka ini yang termasuk pelanggaran korporasi ini masih bisa
berkembang, bisa dari pemeriksaan TSK ini bisa berkembang ke TSK yang
lain,” jelasnya.

Sedangkan 20 korporasi yang dilakukan penyelidikan, lanjut Badrodin, di
antaranya PT WAD, PT KY, PT PSM, PT RHM, PT PH, dan PT GS. Kemudian PT REB, PT
MHP, PT PN, PT TJ, PT AAM, PT MHP, PT MHP, PT SAP, PT WMAI, PT TPR, PT SPM, PT
GAL, PT SBN, dan PT MSA.

“Kemudian pasal yang dikenakan UU 39 tahun 2013 tentang perkebunan pasal
108, UU Pasal 78 tentang Kehutanan, UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116. Dengan ancaman penjara maksimal 10
tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar,” jelasnya.

Selain itu, Badrodin juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan yang menjadi
penyebab kebakaran lahan dan hutan tersebut di-black list. Hal ini sesuai
perintah presiden agar penegakan hukum dilakukan dengan tegas untuk memberikan
efek jera.

“Mudah-mudahan penyidikan berjalan lancar, pemerintah sebagai regulator
mudah-mudahan memberikan sanksi lebih, black list, sehingga ke depan izin bisa
ditolak,” tutupnya.***

Kirim komentar Anda disini

Komentar