Senin , November 29 2021

Kesetaraan Pendidikan Adalah Hak Asasi Manusia

Oleh : Mas”adi, S.sos


Detak kampar.com Pada tanggal
10 Desember merupakan Hari Hak asasi manusia (HAM) sedunia,ini dinyatakan oleh International
Humanist and Ethical Union (IHEU) yang di Deklarasikan pertama kalinya pada
tanggal 10 Desember 1948. Pengukukuhkan satu hari sebagai hari HAM untuk
menumbuhkan semangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi sehingga tidak
adalagi membedakan warna kulit, ras, suku dan agama.

Hak Asasi
Manusia “Human Rights” adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh
siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai
hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan
dan lain sebagainya. Melanggar HAM merupakan hal yang bertentangan dengan hukum
yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang
mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM.
Penggerak
HAM Seperti John Locke, mendefinisikan hak asasi adalah hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya hak yang
dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya,
sehingga sifatnya suci. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999,
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pendidikan
Adalah Hak Azasi Manusia.
Setiap
negara tentunya berupaya mingkatkan nilai dan pendidikan mutu pendidikan karena
semakin tinggi kualitas dan mutu pendidikan disuatu negara maka semakin
terdepanlah negara tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan yang melahirkan para
ilmun sehingga membawa kemajuan pada negara tersebut. Pada hakikatnya setiap
bangsa negara dan agama manapun sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan.
Islam sebagai agama mayoritas dinegeri ini 
juga sangat mengutamakan keilmuan ; kata iqra’ yang berarti bacalah
dalam surat al-‘Alaq merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT
kepada nabi Muhammad SAW, ditafsirkan oleh sebahagian ulama yaitu upaya membaca
seluruh alam ini baik yang tersirat maupun yang tersurat. Dalam artian membaca,
mencari, menuntut, mengembangkan dan melakukan proses belajar untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan.
Bapak
pendidikan negeri ini Ki Hajar Dewantara memulai perjuangan kemerdekaan bangsa
ini bermula dari pendidikan yaitu dengan mendirikan taman siswa pada tanggal 3
Juli 1922. Bersamaan dengan itu dalam masa proses kemerdekaan bangsa Indonesia
seorang tokoh perjuangan wilayah sumatera yang juga merupakan ulama dan
sastrawan yang biasa dipanggil Buya Hamka (Haji Abdul Karim Amrullah) Baik
dalam memperdalam keilmuan agama Islam dan pandangan hidup beliau belajar ke
banyak guru dan hujrah ketanah jawa dan arab dengan tujuan menuntut ilmu.
Mentauladani dua tokoh tersebut sungguh sesuatu yang mengunggah jiwa kita untuk
jauh lebih giat menuntut ilmu sehingga kemerataan dalam pendidikan bisa terwujud.
Dari segi
HAM diterangka Dalam UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang berjumlah
10 pasal yaitu dari pasal 28A s.d 28J. Pada pasal 28C (Ayat 1) Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh mamfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budayam, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.
Mentelaah pasal tersebut pada kalimat ”pemenuhan kebutuhan dasar” lalu
disambung dengan kalimat “berhak mendapat pendidikan” mengandung pengertian
bahwa pendidikan termasuk kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi dari setiap
orang, yang hampir sama kedudukannya dengan kebutuhan pangan yaitu makanan
pokok. Jika jasad makanan pokoknya adalah nasi lauk pauk dan sayur maka jiwa
dan akal makanannya adalah ilmu pengetahuan yang didapat melalui pembelajaran
atau pendidikan.
Selanjutnya
dalam UUD 1945 BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 (ayat 1)
Setiap negara berhak mendapat pendidikan. (ayat 2) setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Sangat jelas sekali
apa-apa yang telah dicantumkan dalam dasar negara kita. Jika kitab suci adalah
pedoman dasar terhadap satu agama maka UUD 1945 lah pedoman dasar kita
bernegara. Pada pasal 31 (ayat 1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan, maka muncul pertanyaan! Sudahkah  merata pendidikan yang  didapatkan warga negara Indonesia? Warga
terpencil, warga pedalaman, anak jalanan, anak-anak tidak sekolah dilampu merah.
Jika pendidikan adalah hak setiap warga negara semestinya sudah tidak ada warga
negara yang tidak mendapatkan pendidikan.
Selanjutnya
(ayat 2) berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayai. Secara naluriah setiap orang memiliki rasa ingin
tahu keingin tahuan ini bisa didapatkan dari proses pendidikan. “Tidak ada
mausia yang ingin menjadi bodoh” dan “tidak ada manusia yang mau putus atau
tidak sekolah”. Lalu muncul pertanyaan ; kenapa masih banyak anak-anak yang
tidak sekolah? Siswa yang putus sekolah? Atau bahkan seorang anak tidak pernah
mengenyam pendidikan disekolah. Sudahkah Negara menunaikan kewajibannya
terhadap mereka ini? yaitu pemerintah wajib membiayai pendidikan, bukan kan
acap kali kita mendapati dikalangan masyarakat seorang siswa tidak lagi
bersekolah dikarenakan tidak memiliki biaya.
Pemerintah
sudah menganggarkan APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan disamping itu dukungn
oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten yang sebahagian sudah
menerapkan pendidikan gratis. Logikanya saja jika dana dari APBN sudah ada
ditambah dari pemerintah daerah untuk pendidikan semestinya hal ini sudah bisa
mencukupi untuk memposisikan pendidikan itu “gratis”. Lalu kenapa masih ada
pendidikan yang dirasakan masyarakat membutuhkan biaya? bagi masyarakat
berkecukupan ekonominya tidaklah sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan
biaya tersebut. Namun bagai buah simalakama bagi kalangan masyarakat yang penghasililan
tidak memadai mereka sangat kesulitan bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan
sehari-hari apalagi biaya sekolah. Tentunya tidak hanya tanggung jawab negara,
kita sendiri perlu mempertanyakan kepada hati nurani disaat menjumpai seorang
anak menangis lalu mengatakan saya tidak bisa sekolah karena sudah tidak ada
biaya.
Sejatinya
untuk merealisasikan kemerataan pendidikan yang menjadi hak asasi manusia
dinegara kita ini perlu kesungguhan dalam aplikasi, kontrolisasi dan evaluasi
dari negara selaku penjamin hak pendidikan dan membiayainya. Dan kita sebagai
warga negara dan makhluk sosial bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan
dan memperhatikan serta membantu masyarakat yang tidak mampu.

Kirim komentar Anda disini

Komentar