Sabtu , Desember 4 2021

Ketua PWI Kampar, Sanksi Pidana Bagi Kepala Desa Yang Terlibat Langsung Berpolitik

photogrid_1474959329657

BANGKINANG KOTA (DK) -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kampar, Afrizal, SE mengingatkan seluruh kepala Desa se Kabupaten Kampar untuk berhati-hati menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kampar.

Menurut Aprizal, Kepala Desa dapat dijerat dengan pidana kurungan jika terbukti mendukung salah satu kandidat yang berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 nanti.

“Kepala Desa tidak boleh berpolitik, itu sudah jelas diatur dalam undang-undang,” tegasnya (26/09) di kantor PWI Kampar.

Kata dia, Kepala Desa yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, itu melanggar pasal 70 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf C tentang pilkada. Ancamannya adalah pidana,” tambahnya.

Larangan bagi kepala desa terlibat politik praktis juga diperkuat dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

“Dalam aturan tersebut sangat tegas bahwa kepala Desa dan perangkatnya, serta PNS, TNI atau Polri tidak boleh terlibat politik,” kata Aprizal yg juga mantan Ketua Panwas Kabupaten Kampar untuk Pilgubri 2008 lalu.

Menurut aprizal, tugas Kepala Desa adalah mengayomi masyarakat. Jadi kalau kepala Desa terlibat dalam politik praktis,itu akan sangat rentan dan dapat menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.

Dia meminta kepada Kepala Desa agar dalam pelaksanaan pilkada ini harus netral serta turun langsung dan mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan menyukseskan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, aman dan damai,” harapnya.(dir)

Kirim komentar Anda disini

Komentar