Sabtu , Desember 4 2021

KPK Larang Penyelenggara Negara Minta THR

Detak kampar.com JAAKARTA
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang penyelenggara negara meminta
tunjangan hari raya atau hadiah dalam bentuk lainnya kepada masyarakat atau
pihak tertentu menjelang hari raya. 

Menurut Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, permintaan tersebut
berpotensi ke arah tindak pidana korupsi. “Permintaan sumbangan dana atau
hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh instansi pemerintah atau
penyelenggara negara kepada masyarakat dan perusahaan baik secara lisan maupun
tertulis, pada prinsipnya dilarang,” ujar Giri melalui siaran pers, Sabtu
(4/7/2015).

Giri mengatakan, ada kecenderungan peningkatan kebutuhan dan penambahan
pengeluaran menjelang hari raya. Menurut dia, hal itu berpotensi meningkatnya
penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara dari mitra kerja atau
masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

“Hal tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan berisiko
menurunkan kepercayaan masyarakat,” kata Giri.

Giri mengimbau agar penyelenggara negara tidak menerima pemberian hadiah berupa
parsel atau pun fasilitas lainnya. Jika hadiah tersebut diterima secara tidak
langsung, maka penyelenggara tersebut wajib melaporkannya kepada KPK.
“Jika ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang dianggap tidak suap, maka
wajib dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah diterima,” kata
dia.

Saat ini, di sejumlah instansi terdapat unit pengendali gratifikasi internal
yang tugasnya mengawasi penerimaan gratifikasi pegawainya. Giri pun meminta
agar unit tersebut melakukan pemantauan terkait penerimaan parsel jelang hari
raya. “Diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan
mengkoordinasikan pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan
kerjanya,” kata dia.

Giri mengatakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan
gratifikasi penyelenggara negara. Ia menambahkan, KPK membuka jalur pengaduan
jika masyarakat menyaksikan adanya penerimaan gratifikasi ke pejabat negara
melalui [email protected] dan pelaporan [email protected] atau
menghubungi nomor 08558845678, 021 25578440.***

Kirim komentar Anda disini

Komentar