Minggu , Desember 5 2021

Menkumham Dan Agung Laksono Didenda Rp100 Miliar

Detak kampar.com JAKARTA
–  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan kepengurusan
Golkar kubu Munas Ancol tidak sah dan telah melanggar hukum.

Artinya,
segala kebijakan yang diterbitkan oleh Agung Laksono Cs tidak memiliki kekuatan
hukum tetap. Sebaliknya, kepenguran Munas Bali dinyatakan sah, karena sesuai
dengan aturan.
Selain
itu, Majelis Hakim juga menghukum tergugat karena sejauh ini dianggap telah
merugikan Partai Golkar. Atas sejumlah kerugian, tergugat dibebani biaya
kerugian.

“Menghukum tergugat 1, 2, 3 secara tanggung renteng membayar kerugian
materil sebesar 100 miliar rupiah,” kata Hakim Lilik Mulyadi saat
membacakan putusan di ruang sidang PN Jakarta Utara, Jumat 24 Juli 2015.

Tergugat
I yakni, Agung Laksono dan Zainuddin Amali, tergugat II Muhammad Bandu dan
Priyono Joko Alam, tergugat III Menkumham RI Yasonna H Laoly.
Kerugian
yang dimaksud oleh hakim adalah kepercayaan para kader Golkar, termasuk yang
berada di daerah-daerah kepada kepengurusan Golkar dari hasil Munas Bali.

“Kerugian materil berupa pikiran, tenaga, dan kepercayaan kader Partai
Golkar terhadap penggugat,” kata Hakim Lilik.

Usai
membacakan putusan, hakim menanyakan tanggapan dari pihak tergugat. Kuasa hukum
tergugat, Lawrence Siburian, menyatakan akan berkosultasi atas putusan ini.
“Kami akan berkonsultasi,” kata Lawrence menanggapi putusan.
Lawrence
Siburian mengaku baru pertama kali ini dibebani ganti rugi sebesar Rp100
miliar.
“Baru
kali ini kita mendapat putusan bahwa kerugian immateril itu didenda sebesar
Rp100 miliar,” kata Lawrence***

Kirim komentar Anda disini

Komentar