Sabtu , Desember 4 2021

Menteri Desa: Segera Cairkan Dana dan Bangun Desa

Detak kampar.com Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meminta
kepala daerah untuk segera mencairkan dana desa yang sudah ditransfer. Transfer
sudah dilakukan ke masing-masing pemerintah daerah oleh Kementerian Keuangan.
Dana itu masuk ke kas daerah.

Menteri Marwan mengatakan, dana itu penting untuk segera disalurkan, agar
proses pembangunan desa bisa secepatnya dimulai.

“Saya tidak pernah bosan mengingatkan para bupati dan wali kota yang sudah
menerima transfer dana desa, segeralah salurkan dana desa. Ingatlah, betapa
pentingnya dana desa ini bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Jadi, selama desa sudah melengkapi persyaratan, secepatnya cairkan, agar bisa
segera bekerja membangun desa, mensejahterakan masyarakat desa,” ujar Marwan,
Jakarta, Jumat 3 Juli 2015.

Setelah instruksi dikeluarkan beberapa waktu lalu, ternyata masih ada pemda
yang belum menyalurkan dana desa itu. Terbukti, dari banyaknya laporan yang
masuk. Padahal, pemerintah daerah tersebut diketahui sudah menerima transfer
dana dari Pemerintah Pusat.

“Kalau ada hambatan, segera laporkan ke Tim Pengendali yang telah kita bentuk.
Tim tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan kordinasi kebijakan dan
pengendalian pengelolaan dana desa, termasuk penyalurannya kepada desa-desa
sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ada laporan, langsung ditindaklanjuti,”
jelas politisi PKB itu.

Hingga 30 Juni 2015, tercatat sudah 420 kabupaten/kota atau 96,77 persen dari
seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang sudah menerima transfer dana desa
tahap I.

Sementara itu, sisanya, yaitu 14 kabupaten/kota belum menerima karena memang
belum menyerahkan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Dana Desa.

Kabupaten/kota yang belum menerima transfer dana desa tahap I adalah
Kabupaten Kepahiang (Bengkulu), Kabupaten Majalengka (Jawa Barat), Kota Batu
(Jawa Timur), Kabupaten Konawe Kepulauan (Sulawesi Tenggara), Kabupaten
Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo
Puncak, Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat).

Ini terjadi, lantaran belum menyerahkan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Dana
Desa sebagai syarat transfer dana desa dari Pusat.

“Kalau mau jujur, dengan lambatnya desa menerima dana desa ini adalah kerugian
bagi desa, karena program desa banyak yang tidak jalan. Tidak ada dana untuk
membiayai, padahal dana desa ini memang sangat vital bagi desa,” kata
Marwan.

Sebab, dengan adanya dana desa, sekarang ini desa bisa menggerakkan
perekonomian desa. Termasuk, mengembangkan usaha produktif desa. Sebab, banyak
tenaga kerja yang bisa diserap, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa.
Juga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menekankan bahwa dana desa harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

“Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dialokasikan di
antaranya untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung
kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha
masyarakat desa lainnya pembentukan dan peningkatan kapasitas kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
desa,” katanya. ***

Kirim komentar Anda disini

Komentar