Minggu , Desember 5 2021

Miswar Pasai : Penegak Hukum Harus Dalami Pengadaan makan Minum di DPRD Kampar



Detak kampar.com BANGKINANG
KOTA – Dugaan adanya peraturan yang dilanggar dalam pengadaan makan minum di sekretariat
DPRD Kampar terus berkembang.

Miswar
Pasai, saat dihubungi wartawan, Kamis (7/1) menghimbau aparat penegak hukum
baik  Kejaksaan maupun Kepolisian untuk
menjemput bola.
“Aparat
jangan menunggu laporan saja, jika ingin terciptanya Negara bersih,”
ungkapnya seperti dikutip dari Metroterkini.com
Ia pun
mengaku heran kenapa Sekwan Kampar selaku Kuasa penguasa Anggara (KPA), tidak
melelangkan Angaran Makan Minum yang menghabiskan anggaran daerah Rp 800 juta
pertahunnya.
Menurutnya,
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur
kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Jasa pemerintah.
Tujuan
penerbitan Perpres untuk mempercepat pelaksanaan belanja negara, memperjelas
pengaturan melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan menghilangkan
multitafsir ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
” Kenapa
sekwan tidak lelangkan anggaran tersebut? Penegak hukum kita harapkan harapkan
untuk mendalami adanya dugaan menyalahi aturan Pepres dalam menggunakan
anggaran makan minum di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar,” pungkasnya. (dir)

Kirim komentar Anda disini

Komentar