Senin , Oktober 25 2021

Pemerintah Provinsi Riau Akan Memberikan Perlindungan Perempuan dan anak

perlindungan-pemprovDetakkampar.co.id-Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan perlindunngan kepada kaum perempuan dan anak dimulai dari pembuatan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda tersebut sudah diajukan ke DPRD Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dalam pidato pengantarnya Senin (19/9/2016) lalu mengatakan, adanya Ranperda ini nanti, maka diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terminimalisir.

“Perda ini dipandang penting dalam menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Terutama di Riau termasuk tingi kasus yang terjadi”, sebutnya.

Ditambahkan, upaya yang dilakukan dalam bentuk perhatian dan memberikan rasa aman, nyaman dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap warganya.  “Ini salah satu bentuk pelayanan juga pada masyarakat dari Pemerintahnya.  Diharapkan kasus yang terjadi tiap tahunnya bisa diminimlisir”, ungkapnya lagi.

perlindungan-pemprov2

Komitmen melindungi perempuan dan anak oleh pemerintah provinsi Riau melalui kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Riau runutan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA).

Di tahun 2016, Kementerian PP-PA memiliki tiga program unggulan yang disebut sebagai ‘three ends’, yaitu end violence against women and children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), end human trafficking (akhiri perdagangan manusia), dan end barriers to economic justice (akhiri kesenjangan ekonomi).

Program ini untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bersinergi dengan lembaga atau organisasi di masyarakat dan diharapkan dapat menjadi arah bagi KPPA dan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan urusan PP dan PA

“Kegiatan Advokasi dan sosialisasi PP-PA bagi lembaga profesi dan dunia usaha dapat membangun koordinasi yang kuat antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan khususnya urusan PP dan PA dalam mengatasi permasalahan di Riau sampai pada tingkat kabupaten hingga desa,” Kata Kepala BPPPAKB Riau T. Hidayati Efiza

Tengku Hidayati Efiza, berharap dengan adanya kegiatan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud yaitu dengan meningkatkan sensitifitas berbagai pihak khususnya elemen masyarakat dari dunia usaha, media maupun Akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan komunikasi dan pengembangan jejaring dengan masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan data Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Riau dan Kabupaten/Kota, angka kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2014 lalu tercata sebanyak 361 kasus, namun di tahun 2015 meningkat sebanyak 475 kasus. Sementara pada tahun 2016 hingga September ini, tercatat sebanyak 385 kasus.

Semoga dengan adanya Raperda ini merupakan pencegahan, diharapkan kedepan, kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan bisa lebih diperbanyak lagi agar bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat.

Sambutan baik darik Wakil Ketua  DPRD Riau, Sunaryo. Sunaryo berharap dengan adaya Perda ini nantinya betul-betul bisa diterapkan ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarkat terutama perempuan dan anak-anak. (adv/hms)

Kirim komentar Anda disini

Komentar