Sabtu , Desember 4 2021

Pengadaan Makan Minum di Sekretariat DPRD Kampar Diduga Melanggar Perpres



Detak kampar.com BANGKINANG
KOTA – Sejumlah pihak kini mulai menyoroti pengadaan makan minum di sekretariat
DPRD Kampar, yang menghabiskan dana APBD Rp 800 juta pertahunnya.

Bukan soal
besar anggarannya, tapi karena prosedurnya yang dinilai sejumlah pihak tidak
sesuai dengan peraturan yang ada.
Sesuai dengan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Yang mana
dalam pokok- pokoknya diatur tentang batas nilai pengadaan langsung
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang semula batas atasnya Rp100 juta,
naik menjadi Rp200 juta.
“ Apa alasan
dan dasar hukum Sekwan Kampar selaku Kuasa penguasa Anggara (KPA), tidak
melelangkan Angaran Makan Minum yang menghabiskan anggaran daerah Rp 800 juta
pertahunnya,” tanya Miswar Pasai, saat diwawancarai sejumlah wartawan, Kamis
(1/1).
Jika merujuk
pada Perpres tersebut, itu berarti anggaran makan minum di sekretariat DPRD
harusnya melalui proses lelang, karena diatas Rp 200 juta.
“Kita
juga patut menduga penyelenggaran Anggaran pengadaan makan minum di DPRD Kabupaten
Kampar,diduga terindikasi adanya kerugian Negara,” tegas Miswar melalui
Selulernya seperti dikutip dari Metroterkini.com, Jum’at (8/1).

Hingga berita ini ditulis, Sekwan
Kampar, Ramlah SE belum memberikan konfirmasi. Ia mengaku sedang tidak di kantor dan sedang berada di luar kota. (dir/dr)

Kirim komentar Anda disini

Komentar