Sabtu , Desember 4 2021

PN Bangkinang Keputusan yang Diambil Sudah Sesuai Pertimbangan Majelis Hakim



Detak kampar.com BANGKINANG KOTA –
Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang,bantah Pemberitaan beberapa media masa terkait Putusan Pengadilan yang di putuskan Ahmad Sumar SH,MH selaku ketua pengadi lan negeri bangkinang

Ia mengatakan dalam pemutusan perkara dirinya jangan disamakan selaku ketua pengadilan dengan majelis hakim didalam persidangan tegas Ahmad Sumardi SH,MH melalui Humas Pengadilan Negeri Ferdian Permadi SH.
Ia mengatyakan,tentu berbeda fungsi pada saat memeriksa dan mengadili perkara sehingga putusan tersebut dijatuhkan atas dasar pertimbangan majelis hakim yng memeriksa dan mengadili perkara bukan keputusan tunggal oleh Ahmad Sumardi SH,MH dalam kedudukan sebagai ketua pengadilan negeri bangkinang.

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Ahmad Sumardi,SH, MH Melalui Humas Pengadilan Negeri Bangkinang Ferdian Permadi SH selasa 22/12/2015 di ruang kerjanya,

Ia mengatakan kepada awak media,penunjukkan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa atas nama Matrian,Wiserman,dan surya bakti purba oleh oleh karna salah satu hakim anggota yang memeriksa perkara sebelumnya Hakim Hendra Hutabarat SH yang mana saat ini sudah pindah dan melaksanakan tugas sebagai hakim pengadilan mojokerto,Maka Ahmad Sumardi dalam kedudukannya selaku ketua pengadilan Negeri bangkinang menunjuk majelis yang berbeda untuk mengadili perkara Aquo dengan tetap menunjuk salah satu hakim pada majelis terdahulu Anggalanto B Manalu SH,Mh sehingga dalam hal kedudukan sebagai ketua pengadilan beliau tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,seperti yang di beritakan beberapa Media beberapa Hari lalu.

Tambahnya lagi,putusan oslah yang di jatuhkan majelis hakim tersebut tentu memiliki pertimbangan tersendiri,dimana dalam dua perkara ini majelis hakim berpendapat terhadap perkara pidana terdakwa Matrian,Wiserman,dan Surya Abdi Purba,perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindakan pidana (pasal 191 ayat(2) KUHP) dengan mendasarkan pertimbangan kepada sengketa keperdataan yang terjadi antara pra terdakwa dengan saksi korban Syamsurizal tegaasnya.(dir/edi)
                                                     

Kirim komentar Anda disini

Komentar