Selasa , Oktober 19 2021

Revisi UU KPK, Pukat UGM Nilai Langkah Jokowi Tidak Tepat

pukat-ugmJAKARTA – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim menilai langkah Presiden Jokowi menunda revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tepat.

“Presiden harus tegas, menyatakan sikap tolak. Bukan menunda, itu tidak akan menyelesaikan inti permasalahannya,” ujarnya, Selasa (23/02/2016) seperti dikutip dari kompas.com.

Ia mengungkapkan, dengan mengambil sikap menunda, maka sewaktu-waktu usulan revisi UU KPK sangat mungkin bisa dimunculkan lagi. Jika dimunculkan lagi, maka akan timbul permasalahan yang intinya sama, yakni melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini KPK, melalui Undang-undang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi danDPR bertemu melakukan rapat konsultasi, yang akhirnya diambil kesepakatan untuk menunda revisi UU KPK. Namun langkah itu disayangkan, sebab sewaktu- waktu masih dimungkinkan revisi akan dimunculkan kembali. Publik sebenarnya berharap, bukan penundaan tapi membatalkan dan mencabut revisi UU KPK dari prolegnas.

Kirim komentar Anda disini

Komentar