Selasa , November 30 2021

Sistem Satu Informasi Perizinan kehutanan diluncurkan pekan depan

Detak kampar.com Pemerintah Pusat akan meluncurkan Sistem Satu Informasi Perizinan
sebagai upaya menata izin penggunaan kawasan hutan di Indonesia pada
Selasa depan (16/9).

“Ada tiga komponen dalam sistem yang akan diluncurkan tersebut,
yakni sistem informasi terpadu, audit perizinan dan rekomendasi
perizinan,” kata Asisten Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan William Palitondok Sabandar usai rapat forum
koordinasi Pelaksanaan Program Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, di
Palangka Raya, Rabu.

Peluncuran sistem tersebut juga sebagai upaya mensukseskan program
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus
(REDD+) yang sedang dilaksanakan di Indonesia, katanya.

William yang juga Deputi Bidang Operasional Badan Pengelolaan REDD+
itu mengatakan penataan perizinan kawasan hutan merupakan kunci sukses
program REDD+ bahkan mendapatkan insentif dari upaya menjaga hutan.

“Kami dari BP REDD+ selalu mendorong pemerintah Pusat, Provinsi
hingga Kabupaten/Kota agar menata perizinan penggunaan Kawasan hutan.
Adanya Sistem Satu Informasi Perizinan ini satu langkah menuju penataan
tersebut,” kata William.

Asisten Ahli UKP4 itu mengatakan hampir seluruh pemerintahan di
Indonesia kurang transparan dalam memberikan izin kawasan hutan, padahal
hal tersebut sangat penting bagi kemajuan dan menjaga hutan.

Sekarang ini Provinsi Kalteng melalui tiga kabupaten, yakni Barito
Selatan, Kotawaringin Timur dan Seruyan telah bersedia menata izin
penggunaan kawasan hutan sehingga patut dicontoh daerah lain.

“Transparan itu membuat semua elemen masyarakat mengetahui dan
terlibat mengkritisi apakah telah sesuai tata ruang maupun pemanfaatan
serta apakah pemberian izin tersebut melebihi kapasitas,” demikian
William.

Kirim komentar Anda disini

Komentar