Sudah Benarkah Perppu Nomor 1 Tahun 2020? DPR RI Resmi Jadikan UU

Sumber : foto siding Paripurna DPR RI diambil dari kabarberita.com

Tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di tengah kondisi pandemik seperi ini memang diperlukannya sebuah kebijakan untuk tetap dapat mempertahankan stabilitas ekonomi akibat dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Soal isi Perppu tidak sepenuhnya sempurna. Banyak ditemukannya “cacat” seperti yang terdapat pada Bab V Penutup Pasal 27 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut : (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal tersebut adalah pasal superbody yang menjadikan sebagai imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak dapat dituntut atau dikritik atau koreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah Negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggara pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian dalil itikad baik tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan Negara harus diuji melalui proses hukum yang adil dan terbuka, tidak ada istilah itikad baik berdasarkan penilaian subyektif oleh pelaku penyelanggara pemerintahan sendiri.

“Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan oleh DPR RI menjadi UU masih belum sempurna. Ada beberapa ayat pada pasal 27 yang isinya bisa menjadi superbody bagi aparat pemerintahan agar tidak bisa disalahkan saat mengambil keputusan menagani pandemik ini (Covid-19). Ini bertentangan dengan Undang-undang ’45 yang mana Indonesia merupakan negara hukum.” Ujar Hakim salah satu mahasiswa STIE Bangkinang.

Sementara itu, pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, selasa (12/05/2020).

Ketua DPR RI yang memimpin rapat (Puan Maharani) meminta persetujuan dari anggota dewan yang mengikuti rapat, baik langsung maupun virtual. Mayoritas anggota dewan pun menjawab dengan kata setuju.

 

Penulis : Firmansyah Abdul Hakim

 

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

Jangan Remeh ! CORONA Mengancam Dunia

Oleh: AFDHAL Sejak muculnya wabah Corona akhir Desember 2019 pada awalnya dunia seperti tak menganggap ...