Senin , Oktober 25 2021

Terkait Ganti Rugi Lahan, Masyarakat Sungai Pinang Adukan Nasib ke DPRD Kampar

BANGKINANG – Terkait permasalahan ganti rugi lahan masyarakat di Desa Sungai Pinang yang terdampak pembangunan jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang lintas komisi DPRD Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat antara tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Hutama Karya (HK) dengan masyarakat Desa Sungai Pinang, Senin (20/9/2021) diruang Banggar DPRD Kampar.

Dalam penyampaiannya du RDP tersebut masyarakat Desa Sungai Pinang mengatakan bahwa ada unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh tim KJPP dalam mengganti rugi lahan masyarakat yang terkena proyek pembuatan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.

Hal ini disampaikan Syaifullah, salah satu masyarakat yang tidak menerima ganti rugi tanah miliknya yang dinilai sangat rendah.

“Disebelah tanah kami mendapat ganti rugi 300.000 permeter, namun tanah kami hanya dihargai 33.000 permeter saja, padahal satu hamparan, saat kami komplain ke pihak KJPP jawaban mereka kami disuruh ke pengadilan,”sebutnya.

Ketua DPRD Kampar M. Faisal mengatakan, bahwa ada kekeliruan, data yang disampaikan masayarakat dan KJPP berbeda. Menurut masyarakat begini sementara menurut undang – undang begini pula.

“Ini harus ada sosialisasi dulu atau kesepakatan yang dibuat ditengah masyarakat dan kalau kita lihat tadi ini sangat jomblang. Kadesnya pun sendiri sudah menyampaikan,”ujar Politisi Gerindra Kampar ini.

Lanjut Faisal mereka hanya turun sekali dan tidak diceknya benar – benar dan ada perbedaan harga yang sangat jomblang padahal lahannya masih satu hamparan aluas satu ruas, ada yang 600.000. ribu dan sebelahnya 30.000.

“Kita DPRD Kampar akan mencek langsung ke lapangan terkait hal ini, kita akan cek apa yang disampaikan mereka agar betul – betul klir datanya. Apakah ini betul memang lahan perkebunan atau lahan perumahan,”kata Faisal.

Ditegaskan Faisal DPRD Kampar akan menyampaikan ke Investigasi Akuntan Publik untuk menilai kinerja KJPP ini dan juga akan menyurati MAPPI, karena ada KJPP yang berbeda hasilnya,” sambungnya.

Sementara itu Kades Sungai Pinang Rusman menuturkan, masyarakat yang tidak setuju itu ada dasar dan itu hak mereka karena ada perbedaan harga yang mencolok, padahal lahan mereka satu hamparan.

“Kami selaku Kepala Desa pun mempertanyakan tim presial menilai dan standarisasi apa yang dipakai sehingga dapat harga seperti itu,”kata Rusman.

Rusman berharap meski sudah ditentukan karena aturan ini buatan manusia, ya selagi ini belum memenuhi hati nurani masyarakat ini bisa direvisi kembali,”pungkasnya.
Man)

Kirim komentar Anda disini

Komentar