Minggu , Desember 5 2021

YLBHR Menang Gugatan Terhadap Jimmy alias Ahua Di PN Bangkinang

Detak kampar.com   BANGKINANG KOTA  – Jimmy alias Ahua sang raja lahan di kabupaten kampar meritih saat salah satu
lahan miliknya diperintahkan untuk diserahkan kepada negara. Perintah itu
disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam sidang putusan
terhadap gugatan legal standing yang diajukan Yayasan Lingkungan dan Bantuan
Hukum Rakyat (YLBHR), Senin siang 12/10/2015.

 Sidang yang dipimpin oleh Arie Andhika
Adikresna didampingi hakim anggota Nurafriani Putri dan Ferdian Permadi. Hadir
dalam sidang, Suwandi yang bertindak selaku kuasa hukum YLBHR. Sedangkan pihak
Jimmy dan Dinas Kehutanan Kampar selaku tergugat tidak hadir.

 “Menghukum Tergugat I (Jimmy)
menyerahkan objek perkara sengketa kepada negara dalam keadaan kosong,”
tegas Arie dalam amar putusannya. Hakim meminta agar objek sengketa
dikembalikan kepada status dan fungsinya sebagai kawasan hutan dengan melakukan
penanaman tanaman kehutanan.

 Hakim mengabulkan hampir seluruh tuntutan
YLBHR. Hakim menetapkan bahwa lahan yang dikuasai Jimmy terbukti berada di
dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai tanpa izin resmi.

 Lahan yang dialihfungsikan menjadi
perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Simpang Kare, Desa Padang Mutung Kecamatan
Kampar seluas 574,6 hektare. Jimmy juga diperintahkan membayar semua biaya perkara
yang timbul.

Hakim, dalam amar putusannya, hanya menolak satu poin gugatan YLBHR. Yakni,
putusan itu tidak menyinggung bahwa Dinas Kehutanan selaku Tergugat II untuk
mengawasi objek sengketa dengan penuh tanggung jawab.

Menanggapi putusan itu, Ketua YLBHR Dempos TB mengapresiasi sikap hakim.
“Ini menunjukkan komitmen hakim dalam menjaga kelestarian kawasan
hutan,” tandasnya dalam konperensi pers di Kantor YLBHR, Jalan Ahmad Yani,
Bangkinang Kota, usai sidang.

Dempos menuturkan, sejak awal, pihaknya sudah meyakini bahwa Jimmy
mengalihfungsikan kawasan hutan secara ilegal. Itu melanggar Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal
17 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan
kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”.

Menurut
Dempos, perambahan lahan yang dilakukan Jimmy telah mengurangi kawasan hutan
dan memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. “Hutan harus
dijaga dari kepunahan. Negara harus mengambil alih lahan Jimmy kembali agar
dikelola demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dempos menyatakan, pihaknya masih menunggu waktu pengajuan banding yang
kemungkinan ditempuh oleh Jimmy dalam waktu 14 hari ke depan. Setelah itu,
pihaknya akan mengajukan aanmaning atau menyerahkan secara suka rela lahan
tersebut kepada negara.

“Kalau itu (aanmaning) tidak dilakukan, kita pasti akan mengajukan
eksekusi paksa,” ungkap Dempos. Menurut dia, Jimmy harus angkat kaki dari
areal perkebunan ilegal itu.
> Ditanya ihwal unsur pidana yang ditimbulkan, Dempos menyatakan, pihaknya
berencana akan melaporkan Jimmy kepada kepolisian. Ia menjelaskan, salinan
putusan itu akan dijadikan bukti untuk memperkuat delik aduan ke kepolisian.

“Kemungkinan kita akan laporkan ke Mabes. Setiap perambahan hutan tanpa
izin, pasti. berdampak pidana,” pungkas Dempos optimis.

 Gugatan itu diajukan 5 Juni 2015 lalu
dengan nomor perkara perkara 27/PDT.G/2015/PN Bkn. Jimmy tidak pernah hadir
selama persidangan berlangsung. Bahkan saat peninjauan setempat (PS) atau
sidang lapangan pada objek perkara, Jimmy juga tidak hadir atau mengirim
perwakilannya. (dir)

Kirim komentar Anda disini

Komentar