Selasa , November 30 2021

Fitra Riau Nilai Partai Politik Tidak Transparan Tentang Penggunaan Anggaran Dari APBD

Detak kampar.com Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau menilai partai
politik tak transparan tentang penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Riau.


“Indek keterbukaan informasi parpol di Riau sangat rendah, hanya sampai
tingkat persentase 23 persen. Bahkan ada partai politik yang tetap membangkang
dan ingkar janji untuk menyampaikan informasi,” ungkap peneliti Fitra Riau
Triono Hadi dalam diskusi keterbukaan informasi dan laporan temuan hasil
penelitian Fitra terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik
di Provinsi Riau, di salah satu rumah makan di Pekanbaru, Senin (21/9/2015).

Menurutnya, dari sepuluh partai yang ada di Riau, hanya satu parpol yang
merespons permohonan informasi. Sisanya, berlanjut pada proses mediasi dan
ajudikasi sengketa informasi.

“PKB merespons permohonan informasi, namun informasi yang diberikan belum
sesuai dengan yang diminta dan mengaku tidak mencatat dana di luar APBD
Provinsi Riau,” jelasnya.

Partai Golkar, PAN, dan PPP berlanjut pada tahap ajudikasi atau sidang sengketa
informasi. Namun hingga saat ini belum melaksanakan putusan Komisi Informasi
(KI) dan belum memberikan dokumen. Bahkan Golkar dan PAN tidak pernah
menghadiri panggilan KI. Sedangkan PPP sekali hadir dari enam kali persidangan.

Dua partai lainnya terkesan memberikan harapan palsu (PHP), yakni Demokrat dan
PKS, yang hingga saat ini ingkar janji dan belum melaksanakan putusan KI sesuai
hasil mediasi.

Fitra menemukan penggunaan subsidi APBD oleh parpol yang tidak mematuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2009 yang diubah dengan PP
Nomor 83 Tahun 2012.

Dalam pasal 9 ayat 3 PP ini, dinyatakan bahwa bantuan keuangan partai politik
digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik paling sedikit 60 persen. Namun
fakta menunjukkan bahwa sebagian besar tidak menggunakan bantuan APBD sesuai
ketentuan. Bahkan PKS Riau sama sekali tidak menggunakan bantuan APBD untuk
kegiatan pendidikan politik di tahun 2013.

PAN menggunakan 25,27 persen subsidi untuk pendidikan politik, Golkar
menggunakan 8,13 persen, PDIP menggunakan 47,84 persen, Gerindra 59,48 persen,
PKB 33,67 persen, PPP 23,08 persen dan Demokrat menggunakan 79,57 persen untuk pendidikan
politik. Sedangkan Hanura dan Nasdem pada tahun 2013 belum menerima subsidi
APBD Riau.

Sementara itu dari kesepuluh partai politik yang diundang pada diskusi ini,
hanya dua parpol yang tampak hadir perwakilannya, yaitu Hanura dan Nasdem.

Perwakilan dari Partai Hanura Roy Manurung menyampaikan bahwa setiap parpol
memiliki aturan yang berbeda dalam tata kelola keuangan.

“Partai kami (Hanura) hanya melaporkan keuangan setiap lima tahun sekali
saat musyawarah daerah. Tentunya setiap partai memiliki aturan yang berbeda
pada tata kelola keuangannya,” ungkapnya.

Perwakilan dari Partai Nasdem Fitra Asrirama mengakui bahwa di kalangan partai
masih ada yang menganggap laporan data keuangan merupakan dokumen rahasia yang
bisa saja digunakan untuk kepentingan tidak baik oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami dari partai hanya khawatir jikalau laporan data keuangan bisa saja
digunakan untuk menyerang partai. Untuk laporan tahun 2014 kami sudah
memberikan laporan kepada Fitra. Untuk tahun 2015 belum,” ungkap Fitra
Asrirama.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Riau, Penerimaan partai Politik
dari Bantuan APBD Provinsi Riau Tahun 2013 hingga 2014 dan Proyeksi 2015 adalah
sebagai berikut:

Golkar tahun 2013 menerima bantuan APBD Riau sebesar Rp302.724.375. Sementara
pada tahun 2014 mengalami penambahan bantuan dana sebesar Rp21.433.125 menjadi
Rp324.157.500. Proyeksi tahun 2015 sebesar Rp367.023.750.

Demokrat tahun 2013 menerima sebesar Rp171.800.000. Tahun 2014 mendapat
tambahan dana sebesar Rp12.340.832 menjadi Rp184.140.832. Proyeksi tahun 2015
sebesar Rp210.822.500.

PKS pada tahun 2013 menerima sebesar Rp102.326.250. Tahun 2014 mendapat
penambahan sebesar Rp3.086.666 menjadi Rp105.412.916. Proyeksi tahun 2015
Rp111.586.875.

PDI-P tahun 2013 menerima sebesar Rp98.102.500. Tahun 2014 mendapat tambahan
dana sebesar Rp40.821.457 menjadi Rp138.923.957. Proyeksi tahun 2015 sebesar
Rp220.566.875.

PAN tahun 2013 sebesar Rp86.344.375. Tahun 2014 mendapat tambahan dana sebesar
Rp24.116.457 menjadi Rp110.460.832. Proyeksi tahun 2015 sebesar Rp158.693.750.

PPP tahun 2013 sebesar Rp79.815.000. Tahun 2014 mendapat tambahan dana sebesar
Rp12.702.708 menjadi Rp92.517.708. Proyeksi 2015 sebesar Rp117.923.125.

PKB tahun 2013 sebesar Rp48.889.375. Tahun 2014 mendapat tambahan dana sebesar
Rp22.283.749 menjadi Rp71.173.124. Proyeksi tahun 2015 sebesar Rp115.740.625.

Gerindra tahun 2013 sebesar Rp43.944.375. Tahun 2014 mendapat tambahan dana
sebesar Rp35.844.375 menjadi Rp79.788.750. Proyeksi tahun 2015 sebesar
Rp151.740.625.

Nasdem tahun 2013 belum mendapat bantuan dana. Tahun 2014 mendapat dana sebesar
Rp33.782.708. Proyeksi tahun 015 sebesar Rp1011.348.125.

Hanura tahun 2013 dan 2014 belum mendapat bantuan dana. Proyeksi tahun 2015
sebesar Rp81.395.625.

Sebagai pembicara pada diskusi ini adalah Peneliti Fitra Riau Triono Hadi,
akademisi Saifuddin Syukur dan Hasanuddin M Soleh . Diskusi dipandu Direktur
LPAD Aiden Yusti. Acara ini dihadiri setidaknya puluhan peserta dari unsur
internal partai politik, akademisi, Bawaslu, KPU Riau, Non Government
Organization (NGO), media dan mahasiswa.***                   

Kirim komentar Anda disini

Komentar