Selasa , Oktober 19 2021

MK Sarankan Penggugat Cabut Gugatan atas UU Pilkada

Detak kampar.com, Mahkamah Konstitusi
menyarankan para penggugat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Daerah untuk mencabut gugatannya. Sebab, UU itu otomatis sudah tak
berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu).
“Berhubung
Undang-undang (UU Pilkada) ini digasak oleh Perppu, maka objek hangus atau
hilang,” kata Majelis Panel MK, Arief Hidayat, dalam persidangan Senin 13
Oktober 2014.
Arief
mengatakan, ada dua pilihan yang bisa diambil oleh sembilan penggugat itu,
yaitu gugatan itu dicabut atau pemohon meneruskan gugatan dengan risiko
ditolak. “Atau di teruskan dengan konskuensi objek permohonan tidak
ada,” kata dia.
Hal
yang sama juga disarankan oleh Anggota Majelis Panel Muhammad Alim. Dia
mengatakan, bahwa dengan adanya Perppu Nomor 1 tahun 2014 maka UU Pilkada
dicabut dan dinyatakan tidak sah sehingga permohonan para pemohon tidak ada
obyeknya lagi.
Mendengar
saran itu, beberapa pemohon akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatannya.
“Kami menyadari MK tidak berwewenang menangani perkara ini, maka pemohon
menyatakan mencabut permohonan ini,” kata salah satu opengugat Andi Asrun.
Arief
Hidayat kemudian kembali menjelaskan bahwa memang ada problematika jika Perppu
ini ditolak DPR. “Kalau ditolak maka Perppu tidak menjadi UU. Biasanya
kalau perppu ditolak tidak otomatis UU berlaku,” kata Arief.
Kuasa
Hukum Pemohon Laskar Dewa Ruci, Sirra Prayuna juga akhirnya mencabut gugatannya
itu. “Karena MK tidak berwenang, maka kami dari pemohon 103 menyatakan
mencabut permohonan,” kata dia.
Kuasa
Hukum Partai Nasdem OC Kaligis tetap ngotot menggugat UU itu. “Ya saya mau
lihat pandagan hakim. Hakim konstitusi sendiri mengatakan masih ada problem,
dan masih ada kata kalau,” ujar dia.
Menurut
dia, masih ada kemungkinan Perppu itu ditolak oleh DPR. Jika ditolak, kata dia,
maka yang berjalan adalah kedaulatan partai poltik bukan rakyat. “Jangan
lupa, saya ajukan (gugatan) itu sebelum Perppu,” kata dia.

Empat pemohon
mundur

Setelah
mendengarkan saran hakim, akhirnya empat dari sembilan pemohon mencabut
gugatannya. Mereka sependapat dengan hakim bahwa objek perkara pengujian ini
tidak berlaku sejak terbitnya perppu.

a

Empat
pemohon yang menarik permohonan pengujian UU Pilkada ini adalah Forum Pengacara
Konstitusi dengan nomor perkara 100/PUU-XII/2014, Laskar Dewaruci dengan nomor
perkara 103/PUU-XII/2014, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
nomor perkara 102/PUU-XII/2014, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI) dengan nomor perkara 104/PUU-XII/2014.
Sementara
pemohon yang memilih untuk melanjutkan permohonan untuk ditangani MK adalah OC
Kaligis mewakili Partai Nasdem dengan nomor perkara 98/PUU-XII/2014, Moh Agus
Riza Hufaida Anggia Dyarini Holy K.M. Kalangit menunjuk kuasa hukum Mohamad
Mova Al Afghani dengan nomor perkara 105/PUU-XII/2014, Supriyadi Widodo
Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D. Saptaningrum, menunjuk kuasa hukum
Anggara dengan nomor perkara 97/PUU-XII/2014, Budi Arie Setiadi, Panel Barus,
Hendrik Dikson Sirait, menunjuk kuasa hukum Sunggul Hamonangan Sirait dengan
nomor perkara 99/PUU-XII/2014, Budhi Sarwono dan Boyamin menunjuk kuasa hukum
Kurniawan Adi Nugroho dengan nomor perkara 101/PUU-XII/2014. (dir/vivanews)

Kirim komentar Anda disini

Komentar