Kamis , September 23 2021

Pansus Aset DPRD Kampar Kecewa, Kepala OPD Tak Hadir Dalam Pembahasan Lanjutan

Foto : Ketua Pansus Aset, Anshor

BANGKINANG – Ketua Panitia khusus (Pansus) Aset kecewa dengan ketidakhadiran kepala OPD saat pembahasan lanjutan seputar permasalahan aset kendaraan bermotor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bersama Pansus Aset yang digelar di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin pagi (6/9/2021).

Hal ini disampailan Ketua Pansus Aset Anshor usai pelaksanaan rapat pembahasan, hari ini ada tiga OPD yang diundang, Sekretariat Daerah, Bappeda dan BPKAD namun tak ada satu pun kepala OPD tersebut yang hadir.

“Dari tiga OPD yang kita undang, seperti Bappeda hanya diwakili Sekretarisnya, BPKAD diwakili Kabag Aset dan dari Sekretariat Darrah tidak ada satupun yang hadir,”ujar Politisi PPP Kampar ini.

Ditambahkan Anshor, ketidakhadiran kepala OPD seperti Bappeda dan BPKAD dikarenakan sedang mengikuti pembahasan APBDP bersama Bupati.

“Saat kita tanyakan soal ketidakhadiran kepala OPD tersebut mereka mengatakan sedang melakukan pembahasan APBDP bersama Bupati di Tapung dan saya pun tidak tahu mengapa pembahasan APBDP harus di Tapung,”beber Anshor

Ditegaskannya padahal Pansus sudah menjadwalkan dari minggu yang lalu, seharusnya Ekskutif memperioritaskan ini kalau memang ingin melakukan penataan aset.

“Kan kita dari Pansus sudah menjadwalkan pembahasan lanjutan ini dari minggu lalu,kalau memang mau melakukan penataan aset seharusnya pihak Ekskutif memperioeitaskan hal ini,”tegas Anshor.

Lanjut Anshor, Pansus akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak akan mengerjakan pekerjaan orang lain, Sekda bekerjalah sesuai dengan porsinya begitu juga dengan Pansus akan bekerja sesuai porsinya.

“Pansus ini terbentuk juga atas permintaan Ekskutif ketika membahas RPP Sekda juga bilang aset ini rumit jadi perlu bantuan dari DPRD dan termasuk juga pidato Bupati di Paripurna bahwa ada 1000 lebih BPKB yang tidak ada, inilah yang kita sikapi dengan baik, dalam perjalanan kita heran juga kok bisa ribut seperti ini ,”tuturnya.

Dari ketidakhadiran, data yang diminta tidak lengkap seperti SK pengunaan barang tidak ada, akhirnya menjadi rumit sepertinya harus ada yang profesional untuk mengaudit.

“Kalau terlalu rumit dan tidak kooperatif bisa saja nanti kami merekomendasikan untuk dilakukan spesial audit atau audit khusus biar lebih terang dan jelas,”tandasnya.

(Man)

Kirim komentar Anda disini

Komentar