Minggu , Desember 5 2021

SEMANGAT ANTI KORUPSI, UNTUK INDONESIA YANG BERSIH

unnamed-2

Oleh: Masrul Ikhsan

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Tranparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perception Index (PCI) tahun 2015, Indonesia berada diposisi 88 dari 168 negara dengan poin 36, naik 19 peringkat dari tahun 2014 yaitu berada di posisi 107. Hal tersebut merupakan capaian yang baik dalam era pemerintahan Jokowi-Jk sejak dilantik pada tahun 2014 yang lalu. Dari survey TII tersebut negara yang terbaik dalam penanaganan korupsi ditahun 2015 adalah Denmark yang duduk di posisi 1 dengan 91 poin dan satu-satunya negara perwakilan Asia yang masuk  10 terbaik adalah Singapura yang menduduki posisi 8 dengan 85 poin. Sedangkan negara yang duduk diposisi terbawah adalah Korea Selatan dan Somalia yang memiliki posisi dan poin yang sama, yaitu posisi 167 dengan 8 poin.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan rumus matematika. Kita telah jatuh bangun dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang menerpa bagai badai yang meluluhlantakkan masyarakat Indoensia. Bagaimana tidak, korupsi di negeri sudah menjadi musuh utama bangsa Indonesia.  Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi selalu dinodai oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan perut buncitnya yang dibalut oleh pakaian dan fasilitas negara yang mewah. Beberapa waktu lalu, KPK kembali menangkap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno atas kasus penyuapan oleh Country Director PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair. Tentunya hal tersebut merupakan tamparan keras bagi Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah dianggap sukses dalam program Tax Amnesty-nya.

Sebenarnya permasalahan korupsi di negeri ini bukan lagi semata permasalahan gaji yang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari dan tak terlepas dari dorongan kebutuhan anak dan istri. Tetapi juga merupakan dorongan hasrat di dalam hati yang merasa tak pernah terpenuhi. Karena para pejabat pusat hingga daerah yang sekelas bupati, telah diberikan fasilitas negara yang sudah mumpuni.

Melawan korupsi tidak cukup dengan diskusi singkat di ruang kuliah yang terkadang tak jelas ujung pangkalnya dan melebar kemana-mana. Tetapi butuh tindakan nyata seperti pembinaan terhadap sektor-sektor yang dianggap berpotensi melakukan korupsi, seperti korupsi APBD yang dilakukan oleh kepala daerah.

Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis ada sebanyak 183 orang kepala daerah yang diproses oleh aparat penegak hukum selama tahun 2010-2015. Kepala daerah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi ialah Bupati dengan 110 orang, disusul Walikota sebanyak 34 orang, Wakil Bupati 16 orang, Gubernur 14 orang, Wakil Walikota 7 orang dan 2 orang Wakil Gubernur. Rata-rata kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tiap tahunnya sebanyak 30 orang.

Dalam rangka mengusung semangat penanganan kasus Korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terjun langsung ke daerah-daerah untuk melakukan pembinaan  di daerah yang dianggap rawan dalam tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana cita-cita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menghapuskan korupsi di negara kita, hingga suatu saat nanti anak cucu kita bertanya (apa itu korupsi?) ketika mereka mendengar ada orang yang mengucapkan kata korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2016 di Provinsi Riau. Yang lalu biar berlalu, kita sonsong Riau yang baru. AYO! RIAU BERGERAK UNTUK INDONESIA TANGGUH.

Kirim komentar Anda disini

Komentar