Rabu , 21 Agustus 2019

Syahrul Aidi : Uang Makan Minum Anak Panti di Kampar Harus Segera Dicairkan

Foto :suadana hearing di ruang Banggar Komisoi B DPRD Kampar, Seniin (12/8)

BANGKINANG, DETAKKAMPAR.CO.ID – Untuk kesekian kalinya Komisi B DPRD Kampar kembali menggelar Dengar Pendapat (Hearing) antara LKSA ( Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dengan Dinas Sosial, tetkait Dana Bantuan Sosial (Bansos) uang makan minum anak Panti Asuhan di Kabupaten Kampar yang tidak kunjung cair.

Hraring yang di gelar di ruang Banggar DPRD Kampar Senin (12/8/2019) ini dipimpin oleh Ketua Komisi B, Zumrotun yang didampingi Syahrul Aidi, H.Kasru Syam dan Firman Wahyudi dan juga dihadiri Edwar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),Kadis Sosial Amin Filda serta Syamsul Bahri Asisten Administrasi Umum Setda Kampar.

Menurut Syahrul Aidi, intinya kita berharap anggaran Bansos yang sudah kita anggarkan di APBD 2019 dan ketuk palunya 2018 itu bisa segera dicairkan, kalau pun tidak bisa di Bansos kan bisa dialihkan ke Hibah, yang penting ini bisa cair,”ujar Syahrul.

“Kesalah pahaman disini adalah tentang memahami SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan Kemensos, anak yang terlantar yang berada diluar Panti dikelola dan di biayai oleh Dinsos Kabupaten sementara yang di Panti dibiayai Dinsos Provinsi,”ucapnya.

Dikatakan Syahrul, setelah kita konsultasikan ke Kemensos ternyata SPM ini tidak menyentuh anak – anak Panti yang dikelola lembaga masyarakat, yang pada awalnya Pemerintah Daerah melalui Dinsos berpresepsi kesana. Sehingga anak – anak Panti ini tidak lagi di biayai oleh Kabupaten,” tegasnya.

Syahrul melanjutkan bantuan yang kita berikan adalah mata anggaran Bansos yang regulasinya Permendagri nomor 32 dan 39 bukan surat dari Kemensos, sedangkan SPM adalah untuk program dan kegiatan langsung yang dilakukan Dinsos, kalau yang ini Dinsos kan hanya merekomendasikan saja dan bukan kegiatannya langsung,” jelasnya.

Syahrul berharap, mudahkanlah dan jangan dipersulit terutama bagi anak Yatim fan Fakir Miskin dan ini merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 31, Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh negara. Justru kita harus berterimakasih kepada Lembaga dan Yayasan yang mau mengelola, memelihara serta mendidik anak terlantar ini di lembaga mereka, dan negara ini harus hadir untuk mereka” pungkasnya.

Penulis : Dirman

Kirim komentar Anda disini

Komentar

Baca Juga

Terkait Isu Pembatalan Gedung 8 Lantai, Komisi D DPRD Kampar Panggil Dinas PUPR

BANGKINANG, DETAKKAMPAR.CO.ID – Isu pembatalan proyek 8 lantai oleh Pemerintahaan Kabupaten Kampar yang ramai menjadi ...