Jumat , Oktober 22 2021

Pemda Kampar MoU Dengan Kejaksaan Terkait Adminitrasi Pemerintahan Bangkinang

PhotoGrid_1458806813901Detakkampar.co.id BANGKINANG KOTA – Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan beberapa undang-undang sebagai pilar pengungkit, sehingga kerangka reformsi birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat dapat berjalan dengan efektif.

Dimana undang-undang tersebut salah satunya adalah undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, untuk itu dalam upaya mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme maka Pemeintah Daerah Kabupaten Kampar MoU atau penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang sekaligus Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemeintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Dimana kegiatan Penyerahan Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang sekaligus Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar Bangkinang kamis (24/3).

Bupati Kampar H Jefry Noer,SH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Zulfan Hamid dalam sambutannya menyampaikan, bahwa berdasarkan intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan, Makanya hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan dipusat dan daerah.

Zulfan menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang sangat tepat, sebab kegiatan ini merupakan kegiatanini merupakan hal yang pasti setiap hari kita jalani guna sempurnanya program dan kegiatan yang kita laksanakan. Karena apabila kita sudah tau dan mengerti terhadap aturan-aturan, pogram dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan akan berjalan dengan mudah.

Untuk itu, dengan kegiatan ini Zulfan berharap agar kedepan upaya pemda kampar dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan daerah dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku demi terwujudnya cita-cita kesejahteraan masyarakat di Kampar menuju Zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah kumuh.

Selanjutnya kepada Kejaksaan Negeri Bangkinang Zulfan juga berharap, untuk selalu dapat membantu pemda kampar dalam melakukan Capacity Building bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena hal ini bukan saja merupakan suatu keharusan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemda kampar.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang Hj Romiati,SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membatu memberikan masukan khususnya kepada para Kepala SKPD dalam hal menajalankan program pembangunan, kedepan jagan segan dan sungkan untuk bertanya kepada kasi sekalipun Kejari sekalipun untuk hal komunikasi terkait aturan dalam pembangunan.

Muda-mudahan hal ini juga nantinya bisa melonggarkan beban satker dalam hal pembangunan Kabupaten Kampar, selama ini ada hal yang tidak bisa atau mungkin menyalahi, untuk itu degan adanya TP4D ini bisa membimbing dari pelaksana program pembangunan pemda kampar. (Humas Kampar)

Kirim komentar Anda disini

Komentar