detakkampar.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada Jumat (28/6/2024). Dalam rapat terbatas (ratas) tersebut, Budi Arie akan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi PDN kepada Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh Budi saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/6/2024).
” Baca Juga: Inspeksi Mendadak Restoran Di Kawasan Melawai “
Peretasan PDN sebagai Tanggung Jawab Bersama
Budi menekankan bahwa insiden peretasan PDN merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera diatasi. Sejak diretas pada 20 Juni lalu, PDN belum pulih sepenuhnya. Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) ini percaya bahwa pelaku peretasan akan ditemukan. Meskipun belum dapat dipastikan kapan hal tersebut akan terjadi. Ia menyatakan, “Nanti ada waktunya (pelaku ditemukan).”
Pengakuan Kelemahan Pertahanan Siber Indonesia
Dalam rapat dengan Komisi I, Budi Arie juga mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data indeks pertahanan siber tahun 2022-2023, Indonesia menempati posisi ke-20 dari 20 negara yang disurvei dalam studi tersebut. Data ini merupakan hasil studi dari MIT Technology Review Insight pada tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Budi menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam klasifikasi “5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata.”
Kekhawatiran dan Harapan Publik
Insiden peretasan ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan data pribadi. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadi. Selain itu, politisi TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam membantu menangkap pelaku peretasan PDN.
” Baca Juga: Menkominfo: Ransomware di PDNS Surabaya Bukan Negara “
Budi Arie berpendapat bahwa insiden ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Dengan adanya ratas yang akan diadakan. Diharapkan pemerintah dapat merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan siber di Indonesia. Keamanan data menjadi prioritas utama, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan data dan sistem siber nasional terlindungi dari ancaman peretasan di masa depan.